Tahun 2025 menjadi momen krusial bagi Indonesia, di tengah gejolak krisis ekonomi global yang melanda. Banyak negara terpaksa menerapkan kebijakan ekonomi ketat demi menyelamatkan perekonomian mereka, dan Indonesia tidak terkecuali. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan tantangan yang dihadapi, dengan defisit anggaran di APBN 2025 ditetapkan mencapai 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau sekitar Rp616,2 triliun. Ini adalah saat yang menentukan bagi bangsa, untuk mencari langkah yang tepat dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.
Defisit ini timbul karena target pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.005,1 triliun, sementara belanja negara direncanakan mencapai Rp3.621,3 triliun. Untuk mengatasi defisit anggaran tersebut, pemerintah dan DPR sepakat untuk melakukan pembiayaan utang sebesar Rp775,9 triliun. Pembiayaan utang ini akan dikelola dengan cara yang prudent dan berkelanjutan serta disertai pengendalian risiko yang baik.
Peristiwa yang dialami oleh bangsa Indonesia saat ini mungkin bisa belajar dari peristiwa yang terjadi di Inggris pada Tahun 2000. Dimana pada saat itu, defisit anggaran Inggris yang mencapai £167 miliar merupakan fenomena yang mencolok dalam konteks ekonomi global yang semakin kompleks. Ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk dampak pandemi COVID-19, perang di Eropa, serta inflasi yang melambung, telah menimbulkan tantangan signifikan bagi pemerintah. Dalam usaha mengatasi defisit ini, banyak partai politik beralih ke langkah-langkah pemotongan anggaran, dengan harapan dapat menyehatkan keuangan publik secara cepat. Namun, pendekatan ini sering kali kurang memperhatikan masalah mendasar yang menyebabkan stagnasi ekonomi, serta dampak sosial yang lebih luas.
Di tengah ketidakpastian dan kecemasan ini, gagasan desentralisasi muncul sebagai alternatif yang menarik dan potensial. Desentralisasi tidak hanya memberikan otonomi lebih kepada pemerintah daerah, tetapi juga memungkinkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan mengalihkan fokus dari pemotongan anggaran yang bisa menyebabkan kerugian dalam layanan publik dan investasi, desentralisasi menawarkan jalan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien.
Mengarahkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi melalui langkah-langkah inovatif, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan pajak, menjadi urgensi bagi pemerintah dalam merumuskan strategi jangka panjang. Dalam tulisan ini, akan dibahas dan mengeksplorasi bagaimana desentralisasi bisa menjadi kunci untuk menyampaikan keprihatinan mengenai defisit signifikan Inggris serta memberikan pandangan kritis terhadap pendekatan konvensional yang mengambil jalan pintas melalui penghematan anggaran. Hal ini bukan hanya soal pemulihan ekonomi, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih sejahtera.
Pemahaman Perihal Defisit dan Stagnasi Ekonomi
Defisit anggaran mencerminkan selisih antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah, yang jika berlangsung lama dapat mengakibatkan utang yang terus membengkak. Ketidakmampuan untuk mengatasi defisit ini sering kali menimbulkan tindakan pemotongan anggaran, yang dianggap sebagai upaya untuk menyehatkan fiskal. Namun, pemotongan ini sering kali berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam saat-saat ketika investasi publik dan layanan sosial sangat dibutuhkan.
Defisit anggaran merupakan situasi di mana pengeluaran pemerintah melebihi pendapatan yang diterima dalam suatu periode tertentu. Fenomena ini sering kali mencerminkan tantangan fiskal yang harus dihadapi oleh pemerintah. Jika defisit ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, pemerintah terpaksa berutang untuk menutupi kekurangan tersebut, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan akumulasi utang yang signifikan.
Ketidakmampuan untuk mengatasi defisit anggaran sering kali memaksa pemerintah mengambil langkah-langkah pemotongan anggaran. Tindakan ini biasanya dianggap sebagai upaya untuk menyehatkan kondisi fiskal dan menghindari risiko kebangkrutan. Namun, pemotongan anggaran yang dilakukan, terutama pada sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sering kali menimbulkan konsekuensi yang merugikan.
Dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan, investasi publik dan layanan sosial menjadi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Sayangnya, pemotongan anggaran yang diterapkan justru mengurangi kapasitas pemerintah untuk melaksanakan program-program yang dibutuhkan. Hal ini bisa menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya angka pengangguran, serta berkurangnya akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Selain itu, pemotongan anggaran sering kali memperlebar kesenjangan sosial, di mana kelompok masyarakat yang paling rentan mengalami dampak yang paling parah. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat menciptakan ketidakstabilan sosial dan ekonomi, yang pada gilirannya menghambat kemajuan yang telah dicapai sebelumnya.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mencari cara yang lebih berkelanjutan dalam mengelola anggaran. Pendekatan yang lebih holistik yang melibatkan peningkatan pendapatan melalui reformasi pajak, pengelolaan utang yang hati-hati, dan alokasi sumber daya yang efisien dapat membantu menciptakan keseimbangan yang diperlukan antara pengeluaran dan pendapatan, tanpa harus mengorbankan investasi pada masa depan.
Desentralisasi sebagai Solusi
Desentralisasi memberikan wewenang lebih kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Seperti langkah yang diambil oleh negara Inggris yaitu mengambil kebijakan desentralisasi. Dengan cara ini, alokasi sumber daya dan kebijakan bisa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Pendekatan ini dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan pajak melalui inisiatif yang lebih relevan dan inovatif.
Desentralisasi adalah suatu proses yang memberikan wewenang lebih kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk mengelola sumber daya dan merumuskan kebijakan yang dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Pendekatan ini memungkinkan pengalokasian sumber daya yang lebih efektif, sehingga dapat menjawab tantangan dan peluang yang ada di setiap daerah.
Dengan desentralisasi, kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah akan lebih relevan dan inovatif. Pemerintah daerah, yang lebih memahami konteks dan kondisi yang ada, dapat merancang program-program yang sesuai untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, daerah yang kaya akan sumber daya alam dapat memfokuskan kebijakan pada pengelolaan sumber daya tersebut, sedangkan daerah dengan potensi wisata dapat mengembangkannya sebagai sektor unggulan. Ini tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih baik.
Lebih jauh lagi, desentralisasi juga berpotensi meningkatkan pendapatan pajak daerah. Ketika pemerintah daerah mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang tepat, ini akan menarik investasi dan kegiatan ekonomi yang lebih tinggi, sehingga mendongkrak basis pajak. Inisiatif yang diciptakan pun akan lebih relevan dan inovatif, sehingga meningkatkan keharmonisan antara pemerintah dan masyarakat.
Namun, untuk memastikan bahwa desentralisasi berjalan efektif, penting juga untuk ada dukungan dari pemerintah pusat dalam hal kapasitas dan pembiayaan. Pelatihan bagi aparatur pemerintah daerah serta dukungan dalam infrastruktur dan teknologi juga sangat diperlukan. Dengan demikian, desentralisasi bukan hanya sekadar penyerahan wewenang, tetapi juga menciptakan kesempatan bagi daerah untuk berinovasi dan beradaptasi dalam menghadapi perubahan.
Secara keseluruhan, desentralisasi memiliki potensi untuk memberdayakan pemerintah daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan pendekatan yang tepat, manfaat dari desentralisasi dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh masyarakat.
Menangani Akar Masalah
Belajar dari pengalaman Inggris tersebut, maka daripada hanya mengandalkan pemotongan anggaran sebagai solusi untuk mengatasi kesulitan fiskal, pemerintah sebaiknya fokus pada penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, desentralisasi menjadi alat penting yang memungkinkan pemerintah daerah untuk merancang program-program yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan memberikan otonomi kepada daerah, mereka dapat mengembangkan strategi yang dapat meningkatkan daya tarik investasi, mengidentifikasi dan mengembangkan sektor-sektor unggulan, serta memfasilitasi pelatihan tenaga kerja.
Salah satu langkah yang sangat penting adalah investasi dalam infrastruktur lokal, yang mencakup pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Infrastruktur yang baik tidak hanya menarik perhatian investor, tetapi juga mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan. Selain itu, sektor pendidikan dan pelatihan keterampilan harus menjadi prioritas. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan pelatihan yang relevan, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa tenaga kerja yang tersedia siap menghadapi tantangan industri yang terus berkembang.
Kombinasi dari investasi ini akan menciptakan lapangan kerja baru. Setiap pekerjaan yang tercipta tidak hanya memberikan penghidupan bagi individu, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan pajak bagi pemerintah daerah. Dengan meningkatnya pendapatan pajak, pemerintah daerah akan memiliki lebih banyak sumber daya untuk investasi lebih lanjut dalam pembangunan, yang pada akhirnya membantu mengurangi defisit anggaran.
Lebih jauh lagi, desentralisasi memberikan peluang untuk inovasi. Pemerintah daerah dapat meluncurkan program-program yang bersifat eksperimen dan sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah, yang tidak mungkin dilakukan jika semua keputusan terpusat. Ini menciptakan lingkungan yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan kondisi ekonomi global.
Secara keseluruhan, dengan memfokuskan upaya pada pertumbuhan yang berkelanjutan melalui desentralisasi, pemerintah tidak hanya dapat mengatasi masalah fiskal saat ini, tetapi juga membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan. Ini adalah strategi jangka panjang yang tidak hanya menguntungkan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Catatan Kritis terhadap Pendekatan Politik
Pendekatan politik yang dilakukan Inggris yang lebih memilih pemotongan anggaran daripada mengidentifikasi dan menangani masalah struktural dalam ekonomi cenderung menghasilkan solusi jangka pendek yang tampak efektif namun tidak memperbaiki situasi secara menyeluruh. Pemotongan anggaran sering kali dipandang sebagai cara cepat untuk menyehatkan kondisi fiskal, tetapi dampaknya jauh lebih kompleks dan merugikan.
Ketika pemotongan anggaran diterapkan, salah satu konsekuensinya adalah berkurangnya layanan publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Layanan-layanan ini berperan penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jika kualitas layanan menurun, akan ada peningkatan angka pengangguran karena sektor-sektor yang mengandalkan layanan tersebut akan mengalami kesulitan beroperasi. Ini, pada gilirannya, menciptakan ketidakpuasan yang semakin tumbuh di kalangan masyarakat.
Ketidakpuasan ini dapat menciptakan siklus negatif yang sulit dipatahkan. Masyarakat yang merasa diabaikan dan tidak puas akan mulai kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Ketidakpercayaan ini dapat mengarah pada protes sosial dan ketidakstabilan, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi ekonomi. Dengan meningkatnya pengangguran dan penurunan daya beli masyarakat, permintaan terhadap barang dan jasa juga akan menurun, sehingga menghambat pemulihan ekonomi.
Sebaliknya, daripada terjebak dalam siklus ini, penting bagi partai politik untuk mengambil pendekatan yang lebih holistik. Mereka perlu mengidentifikasi masalah struktural dalam ekonomi, seperti ketidakadilan ekonomi, inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan. Dengan menghadapi akar permasalahan ini, solusi yang lebih berkelanjutan dapat dicapai, dan pada akhirnya membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Secara keseluruhan, pemotongan anggaran mungkin memberikan hasil yang terlihat dalam jangka pendek, tetapi pendekatan ini tidak dapat dianggap sebagai solusi jangka panjang. Untuk mencapai perubahan yang signifikan dan positif, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi, yang menyasar permasalahan mendasar dalam ekonomi dan berfokus pada pembangunan yang inklusif.
Kesimpulan
Desentralisasi menawarkan alternatif yang lebih berkelanjutan untuk menangani defisit dan stagnasi ekonomi. Dengan memberikan otonomi lebih kepada pemerintah daerah, kita dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mendorong inovasi lokal, dan akhirnya merangsang pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat. Alih-alih terjebak dalam siklus pemotongan anggaran, fokus pada pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan pajak harus menjadi prioritas utama untuk mencapai pemulihan ekonomi yang menyeluruh.
Penulis :
Yakob KM Ismail
Pengamat Sosial Politik, Alumni Universitas Indonesia Ilmu Politik dan Alumni Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Dosen Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Banjarmasin
