Kalangan masyarakat secara luas sering memperbincangkan tentang oligarki yang mengusai perekonomian masyarakat Indonesia. Apakah dengan oligarki tersebut bisa merugikan masyarakat Indonesia secara luas atau juga perekonomian Indonesia akan menjadi hancur karena perekonomian hanya dikuasai oleh segelintir orang. Ekonomi kerakyatan merupakan salah satu bentuk alternatif ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial. Konsep ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam pengambilan keputusan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi, sehingga tujuan ekonomi tidak lagi hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan dan keadilan sosial. Adapun tentang bagaimana ekonomi kerakyatan itu ditinjau dari sisi keadilan sosialnya? Dan pentingnya dalam menciptakan keadilan sosial, serta upaya yang bisa dilakukan untuk menerapkan ekonomi kerakyatan.
Konsep ekonomi kerakyatan dalam filosofinya adalah didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan demokrasi ekonomi yaitu dalam kontek suatu proses pengelolaan usaha secara mandiri dan kolaboratif oleh kelompok-kelompok masyarakat. Dalam ekonomi kerakyatan, masyarakat berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi, seperti lahan, modal, dan teknologi, dianggap sebagai milik bersama dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.
Tujuan ekonomi kerakyatan adalah menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan yang merata bagi semua orang, tanpa terkecuali. Seperti yang tercantum dalam pasal 33 UUD 1945, pengertian sistem ekonomi rakyat merupakan suatu sistem guna mewujudkan kedaulatan masyarakat di bidang ekonomi. Sementara itu menurut International Labour Organization (ILO), pengertian ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi tradisional yang dilakukan masyarakat lokal untuk mempertahankan hidupnya. Masyarakat lokal di sini maksudnya adalah masyarakat dengan aktivitas ekonomi sederhana seperti pedagang kecil dan UMKM.
Dari sini dapat kita simpulkan bahwa pengertian ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Sejak sebelum kemerdekaan, ekonomi kerakyatan di Indonesia sudah diterapkan dan menjadi salah satu pilar perekonomian negara kita hingga sekarang. selanjutnya bagaimana ekonomi kerakyatan dalam menciptakan keadilan sosial. Maka disini pentingnya ekonomi kerakyatan dalam menciptakan keadilan sosial dapat dilihat dari dampaknya pada masyarakat.
Pertama-tama, ekonomi kerakyatan dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara masyarakat yang kaya dan masyarakat yang miskin. Karena sumber daya ekonomi dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, maka akses terhadap sumber daya ekonomi menjadi lebih merata. Kedua, ekonomi kerakyatan mendorong terciptanya lingkungan yang inklusif dan demokratis. Masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan merumuskan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan bersama. Ketiga, ekonomi kerakyatan mendorong terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam ekonomi kerakyatan, masyarakat dapat mengembangkan usaha kecil dan menengah, sehingga mereka tidak lagi tergantung pada perusahaan besar atau negara.
Namun, implementasi ekonomi kerakyatan tidak selalu mudah. Salah satu tantangan terbesar dalam menerapkan konsep ini adalah kurangnya dukungan dari pemerintah dan perusahaan besar. Banyak perusahaan besar yang menguasai sumber daya ekonomi dan menentukan kebijakan ekonomi. Selain itu, pemerintah sering kali lebih memprioritaskan kepentingan perusahaan besar daripada kepentingan masyarakat luas.
Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius untuk menerapkan ekonomi kerakyatan. Pertama, pemerintah harus mengambil peran yang lebih aktif dalam menciptakan kebijakan yang mendukung ekonomi kerakyatan, seperti memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat untuk mendapatkan modal, mempromosikan koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan menghapuskan hambatan bagi pengembangan ekonomi kerakyatan. Kedua, perusahaan besar harus diatur secara ketat oleh pemerintah, sehingga tidak mengeksploitasi sumber daya ekonomi dan masyarakat. Perusahaan juga harus diberi insentif untuk berpartisipasi dalam program ekonomi kerakyatan, seperti memberikan dukungan finansial dan teknis kepada koperasi dan usaha kecil dan menengah.
Selain itu, masyarakat juga harus terlibat aktif dalam menerapkan ekonomi kerakyatan. Masyarakat dapat membentuk koperasi atau usaha kecil dan menengah yang berorientasi pada kepentingan bersama dan berusaha untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi secara optimal. Masyarakat juga harus memiliki kesadaran tentang pentingnya ekonomi kerakyatan dalam menciptakan keadilan sosial, sehingga dapat mengambil tindakan untuk mendukung dan mempromosikan konsep ini.
Dalam kesimpulannya, ekonomi kerakyatan merupakan alternatif ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial. Konsep ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam pengambilan keputusan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi. Ekonomi kerakyatan dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, menciptakan lingkungan yang inklusif dan demokratis, dan mendorong terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat. Namun, implementasi ekonomi kerakyatan memerlukan upaya yang serius dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dan kolaborasi dari semua pihak untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan adil bagi semua masyarakat.
