Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga 12% di Indonesia merupakan isu sensitif yang menarik perhatian banyak pihak, termasuk masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Masing-masing kelompok ini memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda mengenai dampak dari kebijakan tersebut. Secara umum, langkah ini diharapkan dapat menambah penerimaan negara yang akan dialokasikan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Namun, pertanyaannya sekarang adalah apakah kebijakan ini justru memberatkan masyarakat dan pengusaha?
Dari sudut pandang masyarakat, kenaikan PPN dapat dirasakan langsung dalam bentuk peningkatan harga barang dan jasa. Hal ini terutama dirasakan oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang pengeluarannya lebih sensitif terhadap perubahan harga. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat, daya beli masyarakat bisa menurun, yang bisa berujung pada penurunan kualitas hidup dan peningkatan angka kemiskinan. Masyarakat mungkin merasa lebih terbebani karena harus menyesuaikan anggaran rumah tangga mereka dengan pengeluaran yang lebih besar untuk kebutuhan sehari-hari.
Di sisi lain, dari sudut pandang pemerintah, kenaikan pajak ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan dalam rangka menjalankan berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan tambahan penerimaan dari kenaikan PPN, pemerintah berharap dapat memperluas dan meningkatkan kualitas layanan publik, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Harapannya, meski di awal ini terasa memberatkan, dalam jangka panjang masyarakat akan mendapatkan manfaat lebih banyak dari hasil alokasi dana tersebut.
Sementara itu, bagi pengusaha, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kebijakan ini bisa menjadi tantangan tersendiri. Kenaikan PPN bisa berpengaruh pada biaya produksi dan daya saing produk di pasar. Pengusaha besar mungkin bisa lebih fleksibel dalam menyerap tambahan biaya ini, tetapi bagi pengusaha kecil, margin keuntungan yang lebih tipis bisa menekan kelangsungan usaha mereka. Akibatnya, beberapa pengusaha mungkin terpaksa memangkas biaya, yang bisa berdampak pada pengurangan tenaga kerja atau menurunnya kualitas produk.
Namun, untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan ini, pemerintah bisa mengambil langkah-langkah tambahan, seperti memberikan subsidi kepada kelompok masyarakat miskin, menyediakan kredit murah bagi UMKM, atau menawarkan insentif pajak bagi sektor-sektor tertentu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan kebijakan pendukung yang tepat, diharapkan beban kenaikan PPN tidak terlalu memberatkan dan justru bisa membawa manfaat yang lebih luas bagi perekonomian.
berdasarkan hal tersebut, dalam pengambilan kebijakan kenaikan PPN 12% dapat diambil oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan beberapa aspek terutama aspek kebutuhan masyarakat yang tidak menjadi beban sosial. Secara umum memang kenaikan PPN menjadi 12% dapat menjadi beban bagi masyarakat dan pengusaha, namun di sisi lain, ini merupakan langkah strategis dari pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara demi kemakmuran masyarakat yang lebih merata. Oleh karena itu, maka keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada bagaimana pemerintah menyeimbangkan antara kebutuhan pendapatan negara dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat serta dukungan bagi dunia usaha.
