Badan Ideologi yang didirikan dalam pemerintahan Presiden Jokowi dengan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2018 adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berperan sebagai ujung tombak dalam mengarusutamakan nilai-nilai Pancasila. Dalam pendiriannya diharapkan untuk mengarustamakan pembinaan ideologi Pancasila keseluruh elemen masyarakat untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang berkarakter nilai-nilai Pancasila.
Dalam arah dan tujuan serta peta jalan BPIP pada hakekatnya sejalan dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto yang dikenal sebagai ” Asta Cita.” Fokus dari visi ini adalah memperkuat ideologi Pancasila dalam upaya memberantas kemiskinan, mengatasi korupsi yang telah membudaya, mencapai swasembada pangan, menyediakan makanan gratis bagi anak-anak Indonesia, dan menciptakan kesejahteraan rakyat dengan pemanfaatan maksimal sumber daya alam Indonesia yang kaya raya.
Pancasila sebagai falsafah bangsa mengamanatkan keadilan sosial dan kemakmuran yang merata sebagai prioritas utama. Dalam konteks ini, BPIP harus mendorong kebijakan dan program yang menjunjung nilai-nilai Pancasila sebagai panduan dalam mencapai “Asta Cita.” Dengan mengedepankan nilai gotong royong, BPIP bisa mendukung inisiatif pemerintah untuk memberantas kemiskinan melalui program-program pemberdayaan ekonomi dan akses yang lebih besar terhadap pendidikan serta layanan kesehatan. BPIP dapat memainkan peran penting dalam kampanye edukasi dan peningkatan kesadaran mengenai hak dan kewajiban sosial setiap warga negara untuk bersama-sama membangun kesejahteraan.
Dalam hal pemberantasan korupsi, BPIP perlu menekankan pentingnya nilai kejujuran dan integritas yang tertanam dalam Pancasila. Korupsi adalah musuh utama pembangunan yang merusak moralitas bangsa dan merampas hak rakyat. BPIP dapat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat budaya antikorupsi, membangun sistem pencegahan korupsi yang efektif, dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak buruk korupsi.
Berdasarkan data kuantitatif pemerhati masalah korupsi menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi masalah serius yang menghambat kemajuan negara. Menurut laporan Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia pada tahun 2022 berada di angka 38 dari skala 0-100, di mana 0 menunjukkan sangat korup dan 100 menunjukkan sangat bersih. Angka ini mengindikasikan bahwa korupsi masih menjadi tantangan utama yang harus diatasi.
BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) perlu menekankan pentingnya nilai kejujuran dan integritas yang tertanam dalam Pancasila sebagai dasar untuk mengatasi masalah ini. Dengan menanamkan nilai-nilai tersebut, diharapkan akan muncul budaya yang menolak korupsi dan mendorong transparansi dalam setiap aspek kehidupan.
Korupsi bukan hanya merusak moralitas bangsa, tetapi juga merampas hak rakyat. Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa korupsi dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi hingga 1%-3% per tahun. Hal ini berarti bahwa tindakan korupsi tidak hanya berdampak pada pemerintahan, tetapi juga menghambat kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok yang paling rentan.
Berdasarkan hal tersebut, BPIP memiliki peran strategis dalam bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat budaya antikorupsi. Melalui pendidikan dan kampanye publik yang efektif, BPIP dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak buruk korupsi dan pentingnya integritas. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 70% masyarakat percaya bahwa pendidikan antikorupsi sejak dini dapat membantu mengurangi tingkat korupsi di masa depan.
Untuk membangun sistem pencegahan korupsi yang efektif, penting bagi BPIP untuk mendukung implementasi regulasi yang ketat. Data menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Oleh karena itu, penyusunan dan penegakan kebijakan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas sangatlah krusial.
Dengan sinergi antara BPIP, lembaga penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil, kita dapat menciptakan lingkungan yang tidak hanya menolak praktik korupsi, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan integritas yang dipandu oleh Pancasila. Melalui langkah-langkah ini, harapannya adalah membangun suatu budaya antikorupsi yang mendalam di masyarakat, sehingga korupsi dapat diberantas dan hak rakyat terlindungi, mendukung terciptanya pembangunan yang lebih baik di Indonesia.
Begitu juga dalam visi Presiden Prabowo untuk swasembada pangan dan memanfaatkan sumber kekayaan alam secara optimal berada dalam jangkauan yang dapat dicapai jika didasari oleh semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi yang diilhami oleh Pancasila. BPIP seharusnya memfasilitasi dialog antara pemerintah, petani, dan sektor swasta untuk mendorong produksi pangan yang berkelanjutan dan adil. Melalui kolaborasi lintas sektor, kebijakan yang mendukung inovasi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dapat diwujudkan.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertanian menyumbang sekitar 13,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa pertanian masih menjadi sektor penting dalam perekonomian kita. Visi Presiden Prabowo untuk mencapai swasembada pangan mengharuskan inovasi dalam produksi pertanian, yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian setidaknya 5% setiap tahunnya dengan strategi yang tepat.
BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) seharusnya memfasilitasi dialog antara pemerintah, petani, dan sektor swasta. Sebuah survei menunjukkan bahwa 70% petani merasa perlu adanya peningkatan kualitas dialog dan koordinasi antara stakeholders untuk meningkatkan hasil pertanian. Melalui kolaborasi lintas sektor, kita bisa menciptakan kebijakan yang mendorong inovasi pertanian dan manajemen sumber daya alam yang bijaksana.
Misalnya, dengan mengembangkan sistem pertanian terpadu yang menggabungkan teknologi modern dengan praktik ramah lingkungan, kita dapat meningkatkan hasil produksi tanpa merusak lingkungan. Data menunjukkan bahwa penggunaan teknologi berbasis informasi dapat mengurangi biaya produksi hingga 30% dan meningkatkan hasil panen hingga 20%.
Dalam konteks ini, sifat kemandirian ekonomi yang menjadi cita-cita harus diwujudkan melalui pemberdayaan petani lokal dan penguatan kapasitas mereka. Program pelatihan dan penyuluhan untuk petani dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang teknik budidaya yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Jadi, visi Presiden Prabowo untuk swasembada pangan dan pemanfaatan sumber kekayaan alam yang optimal memang berada dalam jangkauan yang dapat dicapai. Dengan pendekatan gotong royong, dialog antar sektor, dan kebijakan yang mendukung inovasi, kita dapat memastikan bahwa pertanian Indonesia bukan hanya berkelanjutan, tetapi juga adil dan produktif.
Pada sasaran ide makan gratis untuk anak-anak Indonesia adalah langkah konkret yang mencerminkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. BPIP dapat mendukung realisasi program ini dengan memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila seperti solidaritas dan kepedulian tercermin dalam pelaksanaan program oleh berbagai pemangku kepentingan.
Ide “makan gratis untuk anak-anak Indonesia” dari Presiden Prabowo merupakan langkah konkret yang sangat penting dalam mencerminkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Data kuantitatif menunjukkan bahwa masalah gizi buruk masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2021, sekitar 14,6% balita di Indonesia mengalami stunting, yang menunjukkan bahwa mereka tidak mendapatkan gizi yang memadai. Ini merupakan tantangan untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
Program makan gratis untuk anak-anak dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah gizi buruk. Dengan memberikan akses makanan bergizi secara gratis kepada anak-anak, diharapkan dapat meningkatkan status gizi mereka dan menurunkan angka stunting. Studi menunjukkan bahwa setiap dollar yang diinvestasikan dalam gizi dapat menghasilkan keuntungan sebesar 16 dollar dalam produktivitas ekonomi jangka panjang.
BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) memiliki peran penting dalam mendukung realisasi program ini. Dengan memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila seperti solidaritas dan kepedulian tercermin dalam pelaksanaan program, semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dapat bekerja sama untuk mewujudkannya. Menurut survei yang dilakukan oleh lembaga riset, sekitar 85% masyarakat mendukung inisiatif untuk memberikan makanan gratis kepada anak-anak sebagai bagian dari upaya peningkatan kesehatan publik.
Pemerintah perlu memfasilitasi kerjasama dengan berbagai organisasi non-pemerintah dan sektor swasta untuk mengimplementasikan program ini secara efektif. Melalui kolaborasi, sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga program makan gratis tidak hanya menyasar anak-anak di daerah perkotaan, tetapi juga di daerah terpencil yang membutuhkan perhatian lebih.
Dengan metode monitoring yang baik dan pelaporan transparan, program ini dapat diukur efektivitasnya. Data yang dikumpulkan dari pelaksanaan program dapat memberikan wawasan tentang dampaknya terhadap kesehatan dan perkembangan anak-anak.
Maka dengan demikian ide makan gratis untuk anak-anak Indonesia merupakan langkah yang nyata dan berbasis prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. BPIP dapat berkontribusi dengan memastikan nilai-nilai Pancasila diintegrasikan dalam program ini, mendorong solidaritas dan kepedulian di antara semua pemangku kepentingan. Selaras dengan hal tersebut maka kita dapat bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
Terlaksananya program kesuksesan dalam visi dan misi Presiden Prabowo tentang kesejahteraan rakyat yang diimpikan dalam ” Asta Cita” hanya dapat tercapai jika ada sinergi antara elemen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dengan BPIP sebagai pemandu arah ideologi. BPIP berperan penting dalam mendorong dialog aktif antara berbagai pihak guna memastikan bahwa kebijakan yang diambil selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila dan kebutuhan masyarakat.
Melalui perannya sebagai pembina ideologi, BPIP dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam mengelola sumber daya alam akan memberi manfaat optimal bagi rakyat banyak dan menjaga keberlanjutan bagi generasi mendatang. Dengan dukungan penuh dari BPIP, visi dan misi menuju kesejahteraan dan kemakmuran berdasarkan nilai-nilai Pancasila seperti yang digariskan dalam ” Asta Cita” dapat lebih nyata dan efektif diimplementasikan.
Penulis : Yakob KM Ismail adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Politik, Alumni Ilmu Politik Universitas Indonesia
